Carbon regulation di Indonesia makin relevan untuk banyak sektor, karena pengendalian emisi mulai dikelola lewat kerangka yang lebih rapi.

NEK atau Nilai Ekonomi Karbon adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Dalam bahasa sederhana, NEK membuat emisi punya “nilai”, sehingga pengurangan emisi bisa direncanakan, dicatat, dan dievaluasi.

Baca juga

Jasa Carbon Kredit

Di banyak organisasi, topik ini sering terasa jauh karena terdengar seperti kebijakan besar. Namun di lapangan, NEK berhubungan dengan hal yang dekat: bagaimana data aktivitas dikumpulkan, bagaimana emisi dihitung, dan bagaimana perusahaan membuktikan hasil pengurangan emisi secara tertib.

Di Limbah.id, kami sering bertemu tim operasional yang sudah disiplin mengelola limbah dan dokumen lingkungan, tetapi masih ragu saat masuk ke topik karbon. Biasanya masalahnya bukan niat, melainkan alur data. Catatan aktivitas ada, tetapi tersebar. Ada juga yang sudah membuat laporan, tetapi belum siap untuk proses yang lebih ketat. Pada titik ini, Sustainability Services dari Limbah.id membantu perusahaan menyusun langkah yang realistis melalui Carbon Advisory Service, GHG Inventory Development, dan GHG Reporting Disclosure. Jika rantai pasok cukup panjang, Scope 3 Emission Assessment sering menjadi bagian penting agar perhitungan tidak hanya berhenti di area pabrik. Lalu, GHG Verification Readiness membantu menilai kesiapan dokumen dan proses sebelum perusahaan melangkah lebih jauh.

Memahami istilah dasar NEK

Sebelum membahas instrumen, ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Istilah ini sering muncul dalam diskusi kebijakan dan laporan keberlanjutan.

Emisi GRK dan CO2e

Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer dalam area dan waktu tertentu. Agar bisa dibandingkan, emisi sering dinyatakan dalam satuan CO2e, yaitu karbon dioksida ekuivalen. Satuan ini membantu menyetarakan berbagai jenis gas rumah kaca.

Mitigasi dan adaptasi

Mitigasi adalah usaha untuk menurunkan emisi atau meningkatkan serapan dan penyimpanan gas rumah kaca. Adaptasi adalah upaya menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, supaya risiko dan kerusakan dapat dikurangi.

Jika dibuat lebih praktis, mitigasi sering terkait efisiensi energi dan perubahan proses. Adaptasi sering terkait ketahanan operasional, misalnya menghadapi cuaca ekstrem yang mengganggu produksi atau distribusi.

NDC, baseline, dan target

NDC adalah komitmen nasional Indonesia untuk penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkala. Agar target bisa diukur, ada baseline emisi, yaitu perkiraan tingkat emisi tanpa intervensi kebijakan atau teknologi mitigasi. Dari baseline inilah target pengurangan emisi disusun dan dipantau.

Tujuan NEK untuk Indonesia dan dunia usaha

NEK ditujukan untuk mengatur pengendalian perubahan iklim melalui penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Jadi, NEK bukan hanya konsep ekonomi, tetapi juga alat tata kelola.

Bagi perusahaan, manfaat paling terasa biasanya muncul dalam bentuk kebiasaan kerja yang lebih tertib. Banyak tim akhirnya punya jawaban yang lebih jelas ketika ada pertanyaan, seperti: sumber emisi terbesar ada di mana, data apa yang dipakai, dan langkah pengurangannya apa.

• Lebih mudah menentukan prioritas. Tim bisa fokus ke sumber emisi yang paling besar atau paling mudah diturunkan.
• Lebih rapi dalam dokumen. Data aktivitas, faktor emisi, dan perhitungan jadi lebih konsisten.
• Lebih aman saat menyampaikan klaim. Klaim lingkungan lebih kuat jika didukung perhitungan dan catatan.

Kenapa NEK tidak berdiri sendiri

NEK terkait dengan upaya pencapaian target NDC. Karena itu, instrumen NEK tidak bisa dilepaskan dari perencanaan mitigasi dan adaptasi, serta sistem yang memastikan transparansi seperti pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

Instrumen NEK yang resmi

Instrumen NEK terdiri dari perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan instrumen lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di artikel ini, fokusnya pada tiga instrumen yang paling sering disebut.

Perdagangan karbon, gambaran singkat

Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Di level konsep, ini adalah cara menghubungkan pihak yang punya unit karbon dengan pihak yang membutuhkan unit tersebut.

Gambaran sederhananya seperti ini:

• Ada unit karbon yang bisa diperdagangkan.
• Ada transaksi jual beli unit karbon.
• Ada pencatatan yang menandai status kepemilikan unit dan jejak transaksinya.

Detail mekanisme perdagangan, termasuk perbedaan perdagangan emisi dan offset, jalur transaksi, dan aturan pencatatan, sebaiknya dibahas terpisah agar tidak melebar.

Pembayaran berbasis kinerja

Pembayaran berbasis kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari capaian pengurangan emisi yang sudah diverifikasi atau tersertifikasi, dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi. Instrumen ini menekankan hasil yang bisa dibuktikan.

Pembayaran berbasis kinerja dapat terjadi dalam lingkup internasional, nasional, dan provinsi. Poin pentingnya, pelaksanaan pembayaran berbasis kinerja tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan karbon.

Pungutan atas karbon

Pungutan atas karbon adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang atau jasa yang punya potensi atau kandungan karbon, atau usaha dan kegiatan yang berpotensi mengemisikan karbon dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pungutan ini dapat berbentuk pungutan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya sesuai ketentuan.

Bagi pelaku usaha, ini kembali menegaskan pentingnya data. Ketika kebijakan turunannya makin spesifik, perusahaan yang sudah menata inventarisasi dan pelaporan emisi biasanya lebih siap memahami konsekuensinya.

Fondasi yang membuat NEK bisa berjalan

Instrumen apa pun akan sulit berjalan tanpa fondasi yang kuat. Perpres menekankan kerangka transparansi melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta sistem registri.

MRV dalam bahasa yang sederhana

MRV adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan data dan informasi aksi mitigasi dan adaptasi telah dilaksanakan sesuai tata cara atau standar yang ditetapkan, dan dijamin kebenaran serta keakuratannya. MRV untuk mitigasi, adaptasi, dan instrumen NEK dilaksanakan secara terintegrasi dengan prinsip efisien, efektif, dan transparan.

Untuk kerja sehari-hari, MRV sering berarti:

• Menetapkan sumber data yang konsisten.
• Menetapkan metode perhitungan yang jelas.
• Menyimpan bukti yang bisa ditelusuri.
• Menyiapkan pemeriksaan sebelum ada verifikasi independen.

Di Limbah.id, kami melihat banyak perusahaan cepat berkembang ketika tidak memulai dari istilah rumit, tetapi dari kebiasaan sederhana: data aktivitas dikumpulkan rutin, perubahan metode dicatat, dan dokumen disimpan rapi. Dari kebiasaan itu, proses seperti GHG Inventory Development menjadi lebih ringan. Saat perusahaan sudah punya ritme, langkah berikutnya biasanya menyusun GHG Reporting Disclosure yang mudah dipahami pembaca internal, lalu menilai kesiapan melalui GHG Verification Readiness. Untuk rantai pasok, Scope 3 Emission Assessment membantu menghindari “lubang data” yang sering muncul saat aktivitas di luar pagar pabrik tidak dihitung.

Registri: SRN PPI dan SRUK

SRN PPI adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data serta informasi tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi dan adaptasi di Indonesia pada tingkat NDC. SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait unit karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK.

Intinya, satu registri lebih dekat ke pencatatan aksi, sementara yang lain lebih dekat ke unit karbon. Ini membuat jejak data lebih jelas, dan membantu mencegah pencatatan ganda.

Langkah awal yang masuk akal untuk perusahaan

NEK tidak menuntut semua orang berlari di hari pertama. Banyak organisasi justru lebih aman jika memulai dari hal yang bisa dikendalikan.

• Identifikasi aktivitas yang berpotensi menghasilkan emisi.
• Susun inventarisasi emisi awal yang sederhana.
• Tentukan rencana mitigasi yang realistis untuk periode 6 sampai 12 bulan.
• Bangun alur kerja pelaporan yang konsisten.
• Siapkan dokumen agar siap ditinjau ulang.

Jika organisasi memiliki target atau komitmen, pastikan klaim yang dibuat sesuai data. Dalam praktik, laporan yang jujur dan rapi lebih membantu daripada narasi yang terlalu besar.

Penutup

NEK memberi kerangka agar pengendalian emisi gas rumah kaca di Indonesia lebih terukur. Di dalamnya ada instrumen yang berbeda fungsi, mulai dari perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, sampai pungutan atas karbon. Semua instrumen itu akan berjalan lebih baik jika fondasi data, MRV, dan pencatatan sudah tertata.

Untuk banyak perusahaan, langkah terbaik adalah memulai dari inventarisasi yang sederhana, lalu memperbaiki kualitas data secara bertahap. Dengan begitu, keputusan mitigasi dan pelaporan menjadi lebih jelas.

Di Limbah.id, pengalaman kami menunjukkan bahwa program karbon yang bertahan lama biasanya dimulai dari proses yang membumi. Tim memetakan aktivitas, menyatukan data, lalu menata pelaporan. Dari sana, Carbon Calculator Report dapat membantu memberi gambaran awal yang mudah dipahami, sebelum perusahaan masuk ke pekerjaan yang lebih rinci seperti GHG Inventory Development. Ketika kebutuhan pelaporan makin matang, GHG Reporting Disclosure membantu menyusun informasi yang konsisten, dan GHG Verification Readiness membantu memastikan kesiapan menghadapi proses verifikasi. Jika target perusahaan menyentuh rantai pasok, Scope 3 Emission Assessment dapat melengkapi perhitungan. Untuk kebutuhan pengelolaan dampak, Carbon Purchase Certificate dan Carbon Neutrality dapat dipertimbangkan sesuai ketersediaan di pasar dan tujuan perusahaan.